Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap tujuh poin aturan dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang akan segera disahkan menjadi undang-undang.
Eddy menerangkan, RUU Perampasan Aset pada prinsipnya mengatur skema perampasan aset melalui tindak pidana. Namun, RUU tetap mengatur skema perampasan aset tanpa pidana.
RUU yang telah disahkan di tingkat satu itu mengatur jenis tindak pidana yang bisa dilakukan perampasan aset. Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, perdagangan senjata, hingga kejahatan siber.
Menurut Eddy, masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset, mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset, dapat dilaksanakan secara adil. Ia menyampaikan hal itu saat mewakili pandangan pemerintah dalam rapat, Rabu (18/11/2026).
Baca juga: Kerja Sama RI China Rp1.300 Triliun
RUU Perampasan Aset Dijamin Bukan Alat Kekuasaan
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memastikan peluang UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan hingga pemerasan aparat penegak hukum telah tertutup. RUU ini dirancang dengan mekanisme pengawasan agar tidak disalahgunakan.
Fraksi-fraksi di DPR telah menyepakati RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
RUU Perampasan Aset sudah dibahas panjang di DPR dan pemerintah sebelum mencapai tahap pengesahan tingkat satu. Setelah disepakati di tingkat satu, RUU dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Aturan ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lain dengan merampas aset hasil kejahatan.
Masyarakat menaruh harapan besar pada RUU ini karena perampasan aset hasil kejahatan dinilai bisa memberi efek jera dan memulihkan kerugian negara. Pengawasan yang ketat dibutuhkan agar aturan ini tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Baca juga: KTT ASEAN ke-49, Prabowo Dorong Pangan
Apa poin penting dari berita ini?
- Wamenkum Eddy Hiariej mengungkap tujuh poin aturan dalam RUU Perampasan Aset.
- RUU mengatur perampasan aset melalui tindak pidana dan tanpa pidana.
- Tindak pidana yang tercakup meliputi korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, perdagangan senjata, dan kejahatan siber.
- DPR menyepakati RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang di paripurna terdekat.



RUU Perampasan Aset Disepakati DPR – Aceh Sahoe!
November 18, 2026[…] Baca juga: RUU Perampasan Aset Beber 7 Poin Aturan […]