Sebuah petisi yang mendesak pimpinan DPR membuka dokumen ijazah seluruh anggota DPR ke ruang publik telah ditandatangani lebih dari 24 ribu orang. Petisi ijazah anggota DPR itu diajukan oleh Farida, dan desakan tersebut mencuat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhenti dari jabatannya ketika keabsahan ijazah SMA-nya atau yang sederajat sempat menjadi sorotan.
Tiga Tuntutan Petisi Ijazah Anggota DPR
Dalam petisinya, Farida mendesak pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik, mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi dan gelar akademik. Ia juga meminta KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.
Tuntutan ketiga, Farida mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat. Ia menyebut desakan ini muncul di tengah kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang saat ini berada di titik krusial. Menurut Farida, publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah.
Farida juga menyebut transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, legitimasi kebijakan yang dihasilkannya pun ikut dipertaruhkan, kata Farida.
Baca juga: DPR dan Buruh Bahas UU Ketenagakerjaan
Jumlah Penandatangan dan Respons DPR serta KPU
Hingga Selasa, 17 November pukul 23.01 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 24.088 orang. Jumlah itu bertambah dari 21.600 orang pada Selasa pukul 12.06 WIB di hari yang sama, atau naik lebih dari 2.400 penandatangan dalam waktu sekitar 11 jam.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah angkat suara soal desakan itu. Dasco mengatakan dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum, sehingga data mengenai calon sebelum menjadi anggota legislatif bisa dilihat di sana. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Lalu Hadrian, menyerahkan sepenuhnya soal petisi itu kepada KPU. Menurut politisi PKB itu, verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baca juga: Jadwal Pemilihan Wapres Mundur 9 Desember.
Apa poin penting dari berita ini?
- Petisi yang mendesak DPR membuka ijazah anggota DPR telah ditandatangani 24.088 orang hingga Selasa, 17 November pukul 23.01 WIB.
- Petisi menuntut transparansi dokumen ijazah dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi, audit independen oleh KPU, dan pembukaan sukarela oleh anggota DPR.
- Desakan muncul setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhenti dari jabatannya ketika keabsahan ijazah SMA-nya disorot.
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut dokumen pendidikan calon legislatif terbuka di laman KPU, sementara Komisi X menyerahkan verifikasi keabsahan ijazah kepada KPU.



DPR dan Buruh Bahas UU Ketenagakerjaan – Aceh Sahoe!
November 18, 2026[…] Pertemuan di Senayan ini berlangsung di tengah sorotan terhadap UU Ketenagakerjaan di berbagai daerah. Di Purwakarta, misalnya, buruh turun ke jalan menuntut kepastian hukum atas undang-undang tersebut. Dialog antara pimpinan DPR dan koalisi buruh diharapkan menjadi jembatan agar aspirasi pekerja tersampaikan dan aturan ketenagakerjaan benar-benar melindungi mereka yang bekerja. Baca juga: Petisi Ijazah Anggota DPR Tembus 24 Ribu. […]