Hak Menyatakan Pendapat DPR soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihormati oleh pemerintah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sikap menghormati proses politik yang tengah berkembang di DPR RI terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Langkah legislatif tersebut muncul sebagai respons atas persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana HMP semakin menguat setelah sejumlah anggota legislatif menyuarakan urgensinya, dan kini menjadi salah satu isu politik paling hangat di Senayan.
Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati, ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Hak Menyatakan Pendapat sebagai Fungsi Pengawasan DPR
Prasetyo menekankan bahwa DPR RI beserta seluruh anggotanya memiliki kewenangan konstitusional yang dilindungi undang-undang. Menurutnya, penggunaan hak-hak legislatif merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga tersebut terhadap jalannya pemerintahan.
Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR. Kami tentu saja menghormati, imbuhnya menegaskan posisi pemerintah. Pernyataan ini menunjukkan Istana memilih tidak mengintervensi proses yang sedang berjalan di DPR.
Di tempat terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait usulan HMP ini. Puan memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti masukan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi pertimbangan penggunaan jalur HMP. Khozin menilai persoalan ijazah Gibran merupakan ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan HMP dianggap ideal, tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyebut HMP sebagai langkah yang paling rasional. Menurutnya, mekanisme ini adalah cara yang efektif dan efisien bagi DPR untuk menyikapi polemik dokumen pendidikan sang Wakil Presiden secara formal dan konstitusional.
Baca juga: Megawati di Luar Pemerintahan demi Demokrasi
Apa poin penting dari berita ini?
- Hak Menyatakan Pendapat DPR soal ijazah Gibran dihormati oleh pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi.
- Prasetyo menyatakan proses di DPR adalah proses politik yang harus dihormati dan merupakan kewenangan konstitusional DPR.
- Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima aspirasi fraksi-fraksi terkait usulan HMP selama masa reses.
- PKB tengah memfinalisasi pertimbangan penggunaan jalur HMP dan menilai opsi itu ideal secara konstitusional.
- PDIP menyebut HMP sebagai langkah paling rasional untuk menyikapi polemik ijazah Gibran secara formal.
Baca juga: PDIP: Hak Menyatakan Pendapat Paling Rasional soal Gibran



Gibran Mundur, Massa Pasang Poster Sindiran di Istana Wapres – Aceh Sahoe!
November 10, 2026[…] Baca juga: Istana Hormati Hak Menyatakan Pendapat DPR soal Gibran […]
PKS: Mundur Lebih Baik daripada Dimakzulkan – Aceh Sahoe!
November 10, 2026[…] Baca juga: Istana Hormati Hak Menyatakan Pendapat DPR soal Gibran […]