Sunday, 22 November 2026
Politik

Gerindra Bebaskan Kader DPR Bersikap soal Ijazah Gibran

Suasana rapat paripurna DPR tempat wacana hak menyatakan pendapat soal ijazah Gibran dibahas

Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan partainya membebaskan kadernya di DPR untuk bersikap soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini ia ungkapkan menjelang mengikuti rapat Sidang Paripurna di DPR, Selasa, 10 November 2026, di tengah menguatnya wacana hak menyatakan pendapat terkait persoalan tersebut.

Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota, kata Kamrussamad ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, setiap anggota DPR terutama dari fraksi Partai Gerindra memiliki hak dan kewenangan masing-masing untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, dan DPRD (MD3).

Kamrussamad juga menanggapi wacana hak menyatakan pendapat yang belakangan ini disuarakan oleh PDIP dan PKS untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran. Menurutnya, Partai Gerindra akan mengikuti setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi selama sesuai dengan amanat konstitusi.

Ijazah Gibran dan Sikap Gerindra di DPR

Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu, lanjut Kamrussamad. Ia menegaskan persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia di DPR, bukan lewat tekanan di luar lembaga.

Sikap Gerindra yang membebaskan kadernya ini muncul di tengah perdebatan yang terus menghangat. Di satu sisi, sejumlah anggota DPR dari PDIP dan PKS mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Gerindra sebagai partai pengusung Gibran memilih untuk tidak mengarahkan sikap kadernya secara sepihak.

Pendekatan ini memberi ruang bagi anggota Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, sesuai dengan hak konstitusional mereka sebagai anggota DPR. Kamrussamad menegaskan bahwa kebebasan bersikap itu tetap berada dalam koridor Undang-Undang MD3, sehingga setiap langkah yang diambil para kader tetap memiliki dasar hukum yang jelas.

Perkembangan wacana hak menyatakan pendapat ini akan terus diikuti, mengingat paripurna DPR menjadi arena penentu apakah usulan tersebut akan bergulir lebih jauh atau berhenti di tahap wacana. Sikap Gerindra yang tidak melarang maupun memerintahkan kadernya bisa menjadi faktor penting dalam dinamika politik di Senayan pada hari-hari mendatang.

Baca juga: Megawati di Luar Pemerintahan demi Demokrasi

Apa poin penting dari berita ini?

  • Partai Gerindra membebaskan kadernya di DPR untuk bersikap soal ijazah Gibran Rakabuming Raka.
  • Juru Bicara Gerindra Kamrussamad mengatakan Fraksi Gerindra belum memerintahkan maupun melarang anggotanya bersikap.
  • Setiap anggota DPR dari Gerindra berhak menyampaikan pendapat sesuai Undang-Undang MD3.
  • Gerindra menghormati aspirasi lintas fraksi, termasuk wacana hak menyatakan pendapat dari PDIP dan PKS.
  • Wacana hak menyatakan pendapat soal ijazah Gibran akan ditentukan dalam dinamika paripurna DPR.

Baca juga: DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran, Dasco: Tunggu Paripurna

Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *