Guru PPPK Natuna menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan dan pembiayaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan aturan mengenai pengalihan pengelolaan guru PPPK menjadi ASN pusat di bawah naungan Kemendikdasmen.
Guru PPPK Natuna selama ini dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna. Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan pengalihan pembiayaan gaji guru PPPK ke pemerintah pusat dapat memperkuat kondisi keuangan daerah. Kebijakan tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja pegawai dalam APBD, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan kebutuhan yang lain.
Dikonfirmasi di Natuna, Sabtu (7/11), Cen Sui Lan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa jika kebijakan ini terealisasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai guru PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya.
Kondisi keuangan Kabupaten Natuna saat ini masih menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membiayai pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Pemkab Natuna harus cermat dalam mengelola anggaran dan mempertimbangkan setiap pengeluaran agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Baca juga: Akreditasi Unggul UBSI, Ini Artinya bagi Calon Mahasiswa.
Guru PPPK Natuna dan Harapan Pengalihan ke Pusat
Guru PPPK Natuna diharapkan dapat segera beralih pengelolaannya ke pemerintah pusat, sehingga beban APBD daerah berkurang dan anggaran dapat digunakan untuk pembangunan. Dukungan Pemkab Natuna terhadap rencana ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melihat pengalihan tersebut sebagai langkah yang menguntungkan bagi keuangan daerah dan bagi para guru itu sendiri.
Pengalihan pengelolaan guru PPPK menjadi ASN pusat merupakan kebijakan yang dinantikan banyak daerah, karena pembiayaan gaji guru PPPK selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam APBD. Dengan pengalihan ke pusat, daerah dapat lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan lain, termasuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
Namun, hingga aturan pelaksanaannya diterbitkan, pemerintah daerah seperti Natuna masih harus menunggu. Kepastian petunjuk teknis menjadi kunci agar kebijakan ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah dan para guru PPPK di seluruh Indonesia.
Baca juga: Guru SD Rongga Terusir, Bupati Ungkap Fakta
Apa poin penting dari berita ini?
- Guru PPPK Natuna didukung Pemkab Natuna untuk dialihkan pengelolaan dan pembiayaannya ke pemerintah pusat di bawah Kemendikdasmen.
- Pengalihan ini dapat mengurangi pengeluaran belanja pegawai dalam APBD dan memperkuat kondisi keuangan daerah.
- Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Kondisi keuangan Kabupaten Natuna saat ini masih menghadapi keterbatasan, sehingga dukungan pembiayaan sangat diperlukan.
- Jika terealisasi, anggaran guru PPPK dapat dialihkan untuk pembangunan dan program prioritas daerah lainnya.



UI Peradi Profesional Bangun Kemitraan Strategis – Aceh Sahoe!
November 9, 2026[…] Baca juga: Guru PPPK Natuna Tunggu Juknis ASN Pusat. […]