Sunday, 22 November 2026
Politik

PKS Bahas Putusan MA soal Ijazah Gibran

Suasana rapat di DPR RI membahas putusan MA soal ijazah Gibran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik lintas fraksi untuk membahas tindak lanjut polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Polemik ijazah Gibran itu kini menjadi pembahasan serius di Senayan.

Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan yang juga anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain sedang berjalan menjelang DPR kembali memasuki masa sidang pada 10 November 2026. Komunikasi akan terus dijalankan, katanya saat dihubungi pada Minggu, 8 November 2026.

Saat ditanya apakah komunikasi tersebut telah melibatkan fraksi lain di DPR, Mardani memastikan prosesnya masih berlangsung. Meski demikian, PKS belum memastikan apakah komunikasi tersebut telah mengarah pada kesepakatan untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Putusan MA Ijazah Gibran Dibahas Lintas Fraksi

Ketua DPP PKS Muhammad Iqbal menilai polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak hanya menjadi persoalan administrasi, tetapi juga berpotensi merugikan citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dari sisi kelembagaan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR belum dapat membahas aspirasi pemakzulan karena masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Keterbatasan aktivitas kedewanan selama reses membuat pimpinan DPR belum leluasa membahas surat masuk maupun aspirasi masyarakat, dan DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA untuk mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim.

Selain PKS, Partai Golkar juga memastikan polemik dokumen pendidikan Gibran akan menjadi pembahasan setelah DPR kembali memasuki masa sidang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyatakan partainya akan mencermati persoalan tersebut, meski belum menentukan mekanisme politik yang akan ditempuh.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengkaji kemungkinan penggunaan hak angket. Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin juga membuka peluang penggunaan hak menyatakan pendapat untuk merespons persoalan tersebut.

Baca juga: Legitimasi pendidikan Gibran, PDIP intensifkan komunikasi.

Baca juga: Megawati di Luar Pemerintahan demi Demokrasi

Apa poin penting dari berita ini?

  • PKS menjalin komunikasi lintas fraksi membahas putusan MA soal ijazah Gibran menjelang masa sidang DPR 10 November 2026.
  • PKS belum memastikan apakah komunikasi itu mengarah pada hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.
  • DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA dan belum membahas aspirasi selama masa reses.
  • Golkar akan membahas polemik itu setelah masa sidang, sedangkan PKB mengkaji hak angket.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

2 Comments

  1. DKPP Terima 5 Aduan soal Pencalonan Gibran di Pilpres – Aceh Sahoe!

    November 8, 2026

    […] Denny juga menyebut KPU tanpa melalui proses yang profesional menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan tidak melakukan proses verifikasi yang seharusnya. Selain itu, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi pencalonan, termasuk dokumen-dokumen dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Baca juga: PKS Bahas Putusan MA soal Ijazah Gibran. […]

  2. Surya Paloh: Pemakzulan Gibran Tragis tapi Bisa Dijalankan – Aceh Sahoe!

    November 8, 2026

    […] Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan. Putusan MA tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Kedua putusan itu kemudian menjadi dasar bagi sejumlah pihak untuk mendorong pembahasan di DPR, termasuk melalui wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan. Meski demikian, putusan MA tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden, karena proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baca juga: PKS Bahas Putusan MA soal Ijazah Gibran. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *