Amnesty International Indonesia mengecam keras penembakan Pidie yang menewaskan seorang warga sipil di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Lembaga itu menyebut peristiwa yang terjadi di tengah perayaan Maulid Nabi tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius dan pembunuhan di luar hukum.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan kecaman itu dalam keterangannya pada Sabtu, 7 November 2026. Ia menegaskan penembakan oleh aparat militer terhadap warga yang sedang merayakan Maulid Nabi tidak dapat dibenarkan.

Korban tewas adalah pemuda berusia 20 tahun berinisial AR. Ia meninggal akibat luka tembak di bagian dada. Selain itu, sebanyak 14 warga lainnya harus dilarikan ke rumah sakit, termasuk seorang anak berusia 10 tahun dan ibunya yang berusia 38 tahun yang diduga mengalami penganiayaan.

Peristiwa berdarah itu diduga bermula dari pengibaran bendera Bulan Bintang di pekarangan musala setempat. Aparat yang memaksa masuk untuk menurunkan bendera dilaporkan mengarahkan tembakan langsung ke arah kerumunan warga yang menolak. Usman menilai respons aparat yang membalas ekspresi damai warga dengan tongkat, tameng, hingga peluru tajam sangat berlebihan dan tidak proporsional.

“Ketika tidak ada ancaman mematikan terhadap aparat, membalas ekspresi damai dengan peluru jelas melanggar hak atas hidup dan kebebasan berekspresi yang dijamin Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR),” ujar Usman.

Amnesty Desak Penyelidikan Transparan Penembakan Pidie

Menyikapi tragedi itu, Amnesty International Indonesia mendesak penyelidikan yang cepat, efektif, transparan, dan imparsial. Proses hukum ditegaskan tidak boleh berhenti pada prajurit tingkat bawah, melainkan wajib menginvestigasi jajaran komando yang memberi instruksi pengerahan pasukan bersenjata.

Amnesty juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tertanggal 15 Oktober 2025. Putusan itu menyatakan seluruh prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum wajib diadili melalui lembaga peradilan sipil.

Pemerintah juga dituntut segera menjamin seluruh biaya perawatan medis serta pemulihan psikologis bagi para korban dan keluarga yang terdampak. Usman menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah segera menghentikan pendekatan militeristik dan tindakan represif aparat di Tanah Rencong.

Amnesty mencatat tragedi di Pidie ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Usman menyinggung insiden pada 15 Agustus 2026 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, ketika acara doa bersama memperingati 21 tahun MoU Helsinki berujung ricuh setelah TNI mengerahkan pasukan, melakukan penyekatan jalan, hingga menembakkan gas air mata di area tempat ibadah. Menurutnya, tindakan represif itu menunjukkan alergi negara terhadap ekspresi simbol daerah secara damai, sekaligus menambah rapor merah penegakan HAM di Indonesia.

Baca juga: Pangdam IM: Tak Ada Amunisi Tajam di Insiden Tiro.

Baca juga: BBPOM Aceh Kenalkan Laboratorium Pengujian

Apa poin penting dari berita ini?

• Amnesty International Indonesia mengecam keras penembakan Pidie yang menewaskan warga sipil di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, saat perayaan Maulid Nabi.
• Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut peristiwa itu pelanggaran HAM serius dan pembunuhan di luar hukum.
• Korban tewas adalah pemuda 20 tahun berinisial AR akibat luka tembak di dada, dan 14 warga lain dilarikan ke rumah sakit.
• Peristiwa diduga bermula dari pengibaran bendera Bulan Bintang di pekarangan musala, lalu aparat menembak ke arah kerumunan warga yang menolak.
• Amnesty mendesak penyelidikan cepat, efektif, transparan, dan imparsial, termasuk terhadap jajaran komando yang memberi instruksi.
• Amnesty mengacu pada Putusan MK Nomor 260/PUU-XXIII/2025 bahwa prajurit TNI dalam tindak pidana umum wajib diadili di peradilan sipil.
• Pemerintah dituntut menjamin biaya perawatan medis dan pemulihan psikologis korban serta menghentikan pendekatan militeristik di Aceh.