Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Usulan itu muncul setelah surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

Dasco menyampaikan DPR RI masih menjalani masa reses sampai 8 November 2026. Karena itu, ia mengaku ada keterbatasan ruang gerak untuk membahas surat maupun aspirasi yang berdatangan dari masyarakat.

Sehingga kemudian ada keterbatasan untuk membahas surat-surat masuk maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan karena menurut Peraturan Tata Tertib DPR bahwa di masa reses itu anggota DPR berkewajiban untuk melakukan kegiatan di dapilnya masing-masing, kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 6 November 2026.

Politikus senior Partai Gerindra ini mengatakan masih ada sejumlah anggota DPR RI yang masih melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Sehingga ketika ada yang kemudian mau memberikan aspirasi ke komisi atau ke alat kelengkapan dewan, nantinya hal itu tidak akan memenuhi representasi anggota.

Pemakzulan Gibran Menunggu Putusan Lengkap MA

Terlebih, Dasco berkata, pihaknya belum melihat dan mengkaji putusan MA yang menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Untuk itu, ia berkata, DPR RI belum bisa mengambil sikap atas aspirasi yang ada, termasuk usulan pemakzulan Gibran.

DPR juga belum melihat bahwa keputusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan. Oleh karena itu kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang, pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Putusan itu memicu perdebatan publik dan sejumlah pihak mengajukan aspirasi pemakzulan ke DPR. Namun sejumlah pakar menilai jabatan wakil presiden tidak otomatis gugur hanya karena putusan tersebut, dan prosesnya tetap harus melalui mekanisme konstitusional di DPR.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan sembilan hakim MK yang mengadili gugatan ijazah Gibran tidak melanggar etik. Perkembangan ini menambah kompleksitas perdebatan hukum seputar ijazah Gibran yang sudah bergulir cukup lama.

DPR dijadwalkan kembali memasuki masa sidang setelah reses berakhir pada 8 November 2026. Setelah itu, aspirasi yang masuk, termasuk usulan pemakzulan, baru dapat dibahas melalui mekanisme yang berlaku di DPR. Baca juga kabar politik lainnya di Bakom Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Bahas Nasib Gibran

Apa poin penting dari berita ini?

• Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi usulan pemakzulan Gibran setelah MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.
• DPR masih menjalani masa reses sampai 8 November 2026, sehingga pembahasan surat dan aspirasi yang masuk menjadi terbatas.
• Dasco mengatakan DPR belum melihat dan mengkaji putusan lengkap MA, sehingga belum bisa mengambil sikap atas usulan pemakzulan tersebut.
• Sejumlah pakar menilai jabatan wakil presiden tidak otomatis gugur karena putusan itu, dan proses pemakzulan harus melalui mekanisme konstitusional di DPR.