Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau tanggul yang terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Selasa, 3 November 2026. Kunjungan itu dilakukan di tengah masa pemulihan pascabencana hidrometeorologi 2025, ketika banjir dan longsor susulan kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Tito, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, meninjau langsung kondisi di lapangan untuk memastikan penanganan berjalan cepat.
Dalam kunjungan itu, Tito menegaskan pemerintah daerah di wilayah Sumatra yang kembali dilanda bencana hidrometeorologi tidak perlu ragu menetapkan status tanggap darurat. Menurutnya, langkah itu krusial agar pemerintah daerah dapat segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga untuk penanganan cepat di lapangan. Ia juga menyatakan akan menerbitkan surat dukungan bagi tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tito menjelaskan, dengan status tanggap darurat, pemerintah daerah bisa menggunakan belanja tak terduga dengan cepat, dan kementerian terkait pun dapat memproses percepatan bantuan tanpa hambatan birokrasi. Kementerian yang dimaksud antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dukungan surat dari Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan mempercepat seluruh proses tersebut.
Banjir dan longsor susulan ini menjadi tantangan berat karena terjadi saat pemulihan masih berjalan. Tito mencatat, cakupan bencana di tiga provinsi tersebut merupakan yang terluas, melibatkan 53 kabupaten dan kota. Karakter bencana yang terus berulang setiap curah hujan meningkat dikhawatirkan menghambat target pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026 hingga 2028.
Bagi Pidie Jaya, peninjauan tanggul menjadi penting karena tanggul adalah pertahanan pertama warga dari luapan air. Kerusakan tanggul akibat banjir susulan harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan banjir yang lebih besar pada hujan berikutnya. Kehadiran langsung menteri di lokasi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat memantau kondisi Aceh secara serius, bukan hanya dari laporan di atas kertas.
Langkah berikutnya yang diharapkan warga adalah perbaikan tanggul yang cepat, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dan penetapan status tanggap darurat yang memungkinkan dana darurat segera digunakan. Dengan dukungan surat dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah di Aceh dan dua provinsi lainnya diharapkan bisa bergerak lebih cepat dalam melindungi warga dari bencana susulan.
Apa poin penting dari berita ini?
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau tanggul terdampak banjir susulan di Pidie Jaya pada Selasa, 3 November 2026.
- Tito juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
- Ia meminta pemda di Sumatra tidak ragu menetapkan status tanggap darurat agar dana Belanja Tak Terduga bisa segera dicairkan.
- Ia akan menerbitkan surat dukungan bagi tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
- Cakupan bencana di tiga provinsi itu melibatkan 53 kabupaten dan kota, dan dikhawatirkan menghambat rehab rekon 2026–2028.
- Kementerian terkait yang diharapkan mempercepat bantuan antara lain Kemensos, Kementerian PU, dan BNPB.
